Pemerintah Genjot Target FLPP 2026, Akad Massal 71 Ribu Unit Disiapkan

Pemerintah masih memikul tanggung jawab besar guna menuntaskan target penyaluran rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP 2026 pada tahun 2026 ini. Berdasarkan catatan hingga tanggal 21 September 2026, realisasi angka penyaluran baru menyentuh level 154.034 unit rumah saja, yang merepresentasikan kira-kira 44 persen dari total keseluruhan target 350.000 unit yang dicanangkan.
Mengingat sisa durasi operasional yang tinggal menyisakan kurang lebih tiga bulan menjelang penutupan tahun kalender, pihak pemerintah langsung merancang serangkaian strategi akselerasi. Salah satu agenda utama yang digadang-gadang mampu mendongkrak angka tersebut adalah pelaksanaan akad massal yang menyasar sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada bulan Desember 2026 mendatang.
Evaluasi Kinerja dan Pembenahan Internal BP Tapera
Berbagai langkah taktis tersebut mengemuka sebagai topik pembahasan utama di dalam agenda rapat evaluasi serta percepatan distribusi rumah subsidi tahun 2026. Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Maruarar Sirait, bertempat di Kantor Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 21/9.
Jalannya rapat penting itu turut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, beserta jajaran pejabat fungsional terkait lainnya. Fokus utama evaluasi ini diarahkan pada upaya mendongkrak efektivitas realisasi FLPP sekaligus memetakan berbagai kendala teknis yang kerap menghambat proses penyaluran rumah bersubsidi di lapangan.
Menteri Maruarar secara khusus menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan evaluasi menyeluruh serta perbaikan kinerja internal di tubuh BP Tapera guna menjamin kelancaran target hingga penghujung tahun. Aspek pengembangan mutu sumber daya manusia atau SDM menjadi salah satu titik berat yang mendapat sorotan tajam dari sang menteri.
“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, BP Tapera harus melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. Saya ingin jajaran BP Tapera mampu menghadirkan inovasi, menyelesaikan berbagai hambatan, dan bekerja lebih optimal agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai,” ujar Maruarar.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah percepatan distribusi tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi administratif semata. Diperlukan pula terobosan-terobosan kreatif guna menaklukkan berbagai tantangan operasional yang kerap ditemui para pelaku industri perumahan di lapangan.
Strategi Perluasan Alternatif Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Optimalisasi Peran Pengembang Rumah Susun Subsidi
Sebagai bentuk tindak lanjut nyata atas arahan pementerian, pihak BP Tapera langsung memperketat koordinasi lintas sektor bersama para pemangku kepentingan utama, termasuk kalangan pengembang properti serta lembaga perbankan penyalur FLPP. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa salah satu formula andalan yang tengah digeber adalah memperluas opsi hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan rumah tapak konvensional, melainkan turut menggenjot pembangunan hunian vertikal berupa rumah susun subsidi. Kebijakan strategis ini salah satunya direalisasikan melalui implementasi aturan turunan Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 yang mengatur khusus tentang rumah susun subsidi.
Sebagai bentuk implementasinya, pihak BP Tapera sudah menginstruksikan serta mengundang para pengembang proyek rumah susun agar segera mendaftarkan dan mengunggah portofolio produk hunian mereka ke dalam platform digital Sistem Informasi Kumpulan Pengembang atau SiKumbang. Ketersediaan variasi produk yang semakin melimpah ini diyakini mampu memberikan keleluasaan bagi konsumen dalam memilih alternatif tempat tinggal.
“Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang,” kata Heru.
Akselerasi Akses Pembiayaan di Kawasan Perkotaan
Diverifikasi jenis hunian ini sengaja dirancang untuk mendongkrak tingkat aksesibilitas pembiayaan sektor perumahan, khususnya bagi segmen MBR yang mendiami wilayah metropolitan dan sekitarnya. Kebutuhan akan hunian vertikal yang terjangkau dinilai sangat mendesak mengingat tingginya harga lahan di daerah perkotaan besar.
Persiapan Teknis Agenda Akad Massal Akhir Tahun
Guna mendongkrak grafik pencapaian di sisa kuartal terakhir, BP Tapera juga mematangkan persiapan penyelenggaraan agenda akad massal sebagai instrumen pendorong utama. Perhelatan akbar ini menargetkan sekitar 71.000 unit rumah bersubsidi dapat melaksanakan prosesi akad secara serentak pada bulan Desember 2026.
Agenda Pelaksanaan Akad Serentak di Jawa Timur
Berdasarkan rencana operasional yang telah disusun, rangkaian kegiatan akad massal tersebut dijadwalkan bakal mengambil lokasi di Provinsi Jawa Timur. Cakupan dari program ini nantinya tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah tapak subsidi saja, melainkan juga merambah produk rumah susun bersubsidi.
Heru menambahkan bahwa momentum akad serentak pada pengujung tahun tersebut diharapkan mampu memberikan suntikan dorongan yang signifikan terhadap total volume penyaluran FLPP secara nasional. Berdasarkan kalkulasi matematis, dengan posisi realisasi per 21 September yang berada di angka 154.034 unit, maka instansi terkait masih harus mengejar sisa target sebanyak kurang lebih 195.966 unit lagi agar kuota 350.000 unit tahun ini dapat terpenuhi sepenuhnya.
“Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelasnya.