Kasus Apartemen Mangkrak Ana Riana: Kronologi dan Ganti Rugi

Kasus gagal bayar dan mangkraknya proyek pembangunan hunian vertikal kembali mencuat ke permukaan publik setelah pesinetron Ana Riana membagikan pengalaman pahitnya. Pemeran Rinjani dalam serial populer Tukang Ojek Pengkolan tersebut terjebak dalam masalah kepemilikan unit di The Spring Residence, Ciputat, yang dikembangkan oleh PT Kembang Sari Buana. Berdasarkan laporan yang dihimpun pada Rabu, 23 September 2026, kerugian yang dialami tidak hanya melibatkan nilai finansial ratusan juta rupiah, tetapi juga berbagai upaya negosiasi alot dengan pihak pengembang sebelum proyek tersebut akhirnya dinyatakan pailit.
Kronologi Penghentian Cicilan dan Tawaran Unit Studio
Masalah bermula ketika Ana Riana memutuskan untuk menyetop pembayaran cicilan apartemen setelah memasuki bulan ke-14. Keputusan tersebut diambil lantaran ia mendengar kabar bahwa pembangunan proyek tersebut mengalami kendala serius di lapangan. Saat melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek, ia mendapati minimnya jumlah pekerja konstruksi, di mana menurut keterangan petugas keamanan setempat, aktivitas pembangunan bahkan telah berhenti selama enam bulan.
Pihak pengembang The Spring Residence awalnya menyetujui permohonan penghentian kredit yang diajukan Ana, namun dengan batasan waktu hanya tiga bulan. Merasa tidak ingin melanjutkan pembayaran sampai ada kejelasan progres pembangunan, Ana bersikeras menolak. Menghadapi sikap konsumen tersebut, pengembang lantas merayu Ana dengan menawarkan unit lain yang diklaim sudah siap huni (ready stock). Penawaran ini muncul karena unit asli milik Ana berada di lantai 15, sementara pengembang pada saat itu baru berencana merampungkan konstruksi hingga lantai 11.
Unit siap huni yang disodorkan kepada Ana merupakan tipe studio yang memiliki ukuran paling kecil tanpa kamar tidur terpisah. Menanggapi penawaran tersebut, Ana secara tegas menolaknya karena ia membutuhkan unit dengan dua kamar tidur guna menampung barang-barangnya yang cukup banyak. Penolakan ini tercermin dari pernyataan langsung yang disampaikannya kepada awak media.
“Dia malah mengalihkan, 'Yaudah Mbak ambil yang ini aja yang udah ready aja. Ada studio'. Jadi dari dua kamar tuh, ini ngalihkan ke studio. Dia iming-imingi gitu kan. Terus saya bilang, 'Nggak mau Pak. Saya maunya tetap dua kamar karena kalau studio itu saya nggak kepake, barang saya banyak',”
Alih Tawaran Rumah Tapak dan Kegagalan Pengembalian Dana (Refund)
Langkah pengembang tidak berhenti sampai di situ. Lantaran penolakan unit studio, pihak pengembang kembali melancarkan strategi dengan menawarkan opsi perpindahan ke rumah tapak. Perumahan eksklusif tersebut kabarnya dirancang dengan jumlah unit yang terbatas, yakni tidak sampai 10 unit. Biaya pembeliannya diklaim dapat disesuaikan dengan akumulasi uang yang telah disetorkan sebelumnya, lengkap dengan berbagai tawaran bonus menarik.
Bujukan Pengembang dan Pertimbangan Lokasi
Ana Riana sempat merasa tergiur dengan tawaran peralihan tersebut mengingat adanya penyesuaian biaya dan berbagai keuntungan tambahan yang dijanjikan. Kendati demikian, setelah melalui proses pertimbangan yang matang, ia menyadari bahwa preferensi lokasinya untuk membeli rumah tapak bukanlah di kawasan Ciputat. Menurutnya, terdapat banyak pilihan lain yang lebih strategis di luar wilayah tersebut, sementara di Ciputat ia hanya berminat menempati hunian vertikal berupa apartemen.
“Lho konsepnya berubah lagi ya pak? Iya. Jadi dari yang tadinya tuh cuma apartemen aja, ternyata di bawah udah mau dibikin perumahan juga. Tapi itu tuh yang eksklusif gitu yang rumahnya tuh paling nggak sampe 10-an gitu. Jadi saya langsung dialihin ke situ kan. Terus dipaksa inilah pokoknya dibujuk-bujuk,”
Setelah perdebatan panjang tersebut, Ana memilih untuk sepenuhnya menghentikan cicilan dan menolak seluruh bentuk unit pengganti. Ia hanya menuntut agar seluruh dana yang telah disetorkannya dikembalikan secara utuh (refund). Pada masa itu, kesepakatan pengembalian dana sempat tercapai di atas kertas, di mana PT Kembang Sari Buana berkewajiban membayar cicilan pengembalian sebesar Rp 30 juta per bulan selama jangka waktu satu tahun.
Namun, komitmen tertulis tersebut gagal direalisasikan oleh pihak pengembang. Dari total dana sebesar Rp 315 juta yang telah disetorkan secara tunai bertahap sejak tahun 2015 dengan cicilan Rp 22,5 juta per bulan—yang merupakan hasil jerih payahnya bekerja sebagai pembawa acara di program televisi The New Eat Bulaga! Indonesia untuk unit seharga Rp 550 jutaan—Ana hanya menerima sebagian kecil dari dana kompensasi yang dijanjikan.
“Kita udah tanda tangan ya surat buat refund . Nah terus yang dijanjikan setiap bulan kan harusnya Rp 30 juta sekian kan, tapi ternyata itu baru satu kali bayar, dan itu pun dicicil selama 3 bulan sih Rp 30 juta itu. Itu cicil selama 3 bulan yang harusnya 1 bulan sekali gitu kan segitu nominalnya. Ini (malah) dicicil dan abis Rp 30 juta itu udah mandek (tidak dilanjutkan). Udah nggak ada lagi. Jadi sempat masuk Rp 30 jutaan doang dari total Rp 315 juta itu,”
Jalur Hukum, Proses Pailit, dan Dampak bagi Konsumen Lain
Kegagalan penyelesaian kewajiban oleh PT Kembang Sari Buana mendorong Ana Riana bersama sejumlah konsumen lainnya untuk menempuh jalur hukum. Upaya mediasi yang dilakukan sebanyak puluhan kali menemui jalan buntu tanpa kehadiran satupun pihak petinggi perusahaan pengembang yang turun tangan menemui para konsumen yang dirugikan.
Situasi hukum semakin pelat ketika pada tahun 2022 pengembang masuk dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang kemudian berujung pada keputusan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024. Melalui perhitungan kurator pengadilan, para konsumen hanya ditetapkan berhak menerima kompensasi sebesar 8 persen dari total kerugian proyek, atau berkisar di angka Rp 25 jutaan.
Kebijakan tersebut menuai penolakan dari sebagian besar korban, termasuk Ana Riana yang menilai keputusan itu sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan besarnya pengorbanan finansial yang telah mereka keluarkan selama bertahun-tahun demi masa depan.
“Daripada semuanya hilang, mau nggak mau saya ambil tuh yang 8 persen itu. Cuma dalam hati itu kayak nggak ikhlas. Masa sih kita kan mati-matian banting tulang bertahun-tahun dan itu tuh bukan duit kecil dan itu tuh kayak upaya kita buat masa depan kita gitu kan. Kok hasil banting tulang, kok lenyap gitu aja gitu. Jadi sedih banget,”
Dampak serupa juga dirasakan oleh konsumen lain bernama Daniel (nama disamarkan). Ia telah melunasi pembelian unit dua kamar tidur senilai Rp 558 juta secara tunai bertahap selama tiga tahun sejak memesan pada 2012. Daniel bahkan sempat menerima kunci pada tahun 2022 setelah mengalami berbagai penundaan penyerahan sejak jadwal awal tahun 2017. Saat serah terima dilakukan, kondisi fisik bangunan apartemen baru selesai sekitar 70 hingga 80 persen, di mana fasilitas dasar seperti lift, aliran listrik, dan pasokan air belum berfungsi secara optimal.
Nahasnya, unit apartemen milik Daniel yang sempat diisi dengan perabotan senilai Rp 60 juta kini telah rusak dan hangus akibat dijarah oleh maling, membuat unit tersebut tidak pernah bisa ia tempati selamanya. Menolak tawaran kompensasi 8 persen dari pengadilan, Daniel bersama konsumen lainnya terus berjuang menuntut pengembalian dana secara penuh.
“Itu 2020, nah saya gini, mba ini beneran nanti ini udah yang ke-4 itu kan nunda mulu mau penyerahan. 'Iya Pak'. Saya serah terima kunci, PBJB udah, penyerahan kunci,”
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen induk perusahaan pengembang The Spring Residence, yakni PT Gading Development Tbk, belum memberikan tanggapan resmi meski konfirmasi telah dikirimkan melalui surat elektronik berdasarkan profil perusahaan pada laman resmi Bursa Efek Indonesia (IDX).
Perjuangan Hukum Lanjutan Korban Apartemen Mangkrak
Penolakan terhadap opsi ganti rugi yang dinilai merugikan terus disuarakan oleh para pemilik unit yang menjadi korban mangkraknya proyek apartemen di Ciputat ini. Upaya hukum dan desakan agar pengembang maupun pihak berwenang memberikan keadilan yang memadai masih menjadi fokus utama para korban yang mendambakan pengembalian hak finansial mereka secara menyeluruh.
“Dari pengadilan sampai pengadilan bilang pailit, itu masa kita mau diganti dengan 8 persen? Bayanginlah Rp 558 juta kalau saya terima, itu cuma dapat sekitar Rp 50 juta dari Rp 558. Saya nggak terima lah. Nggak mau ambil duitnya. Akhirnya sekarang katanya uangnya itu ada di pengadilan. Kita nggak mau ambil. Jadi kita menuntut supaya kembali semua,”
